Karawang, Gayatri.id
KETUA Komisi IV H. Asep Syaripudin SE, sedikit kecewa atas usulan dari Forum PPPK kepada Pemerintah Kabupaten Karawang terkait formasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahun 2024, hanya tersedia 618 formasi yang tersedia tahun 2024, itupun meliputi guru pendidik, operator sekolah dan juga untuk kesehatan, kurang relevansi
Sebagai Ketua Komisi IV juga Ketua Fraksi Golkar mendorong kepada pemerintahan yang dipimpin Bupati H. Aep Syaepuloh agar keberpihakan kepada tenaga pendidikan di Kabupaten Karawang, terketuk hati nuraninya bahwa banyak tenaga pendidikan terafirmasi sudah 18 - 20 tahun mengabdikan sebagai guru.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV H. Asep Syaripudin kepada media setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum PPPK yang bernaung di dalam organisasi PGRI Karawang, bertempat di Gedung Sidang Paripurna DPRD, pada hari Selasa (5/3/2024).
"Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat memberikan keputusan keberpihakan yang proporsional dan berkeadilan, karena jumlah guru yang sudah dipetakan 2024 berstatus P. 1044, tanding sekitar 794, sedangkan untuk PAI 315, total keseluruhan 2.334," jelasnya.
"Maka dari kami mendorong kepada pemerintah tolong dimaksimalkan khusus untuk P. 1044 sudah berstatus P, agar diselesaikan secepatnya jangan ditunda lagi, dan untuk 315 PAI, jadi kami mohon segera kuotanya dipenuhi dengan sisa waktu yang hanya sampai tanggal 8 besok, bagaimana caranya pemerintah harus secepatnya terselesaikan, jadi bukan hanya 618 saja yang disediakan, tapi carikan solusi bagaimana agar semua terakomodir," jelasnya.
"Kalau jumlah 618 itu bicara tentang yang pensiun jadi tidak ada yang signifikan, jadi belum mengacu kepada keputusan kebijakan yang proporsional, kita harus melihat dari sisi, bahwa prosesi guru sangat mulia, pahlawan tanpa tanda jasa," tutup Asep Ibe yang akrab dipanggil.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Budianto, SH. dalam pengambilan keputusan menyampaikan, akan membawa urusan ini kepada Ketua TPAD Kabupaten Karawang yaitu Sekretaris Daerah, H. Acep Jamhuri untuk meminta penetapan sekaligus terkait alokasi anggaran, dan meminta perwakilan dari Forum untuk bisa ikut hadir.
Sementara Ketua Forum Riska Indriani M Pd,. enggan diwawancara karena sesuatu hal.
(Tuti/ *)
